PENDAHULUAN
Pada masa pemerintahannya, Presiden Donald Trump secara resmi mengumumkan kebijakan pengenaan tarif resiprokal terhadap berbagai barang impor sebagai bagian dari strategi perdagangan proteksionis “America First.” Kebijakan ini tidak hanya ditujukan kepada Tiongkok, tetapi juga kepada negara-negara mitra dagang lainnya seperti Meksiko, Kanada, dan negara-negara Uni Eropa. Pengenaan tarif tersebut memicu kegaduhan dalam tatanan perdagangan global karena dianggap melanggar prinsip-prinsip liberalisasi perdagangan multilateral yang dijunjung tinggi oleh Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Respons dari negara-negara mitra dagang pun cukup keras, dengan sejumlah negara melakukan retaliasi berupa pengenaan tarif balasan terhadap produk asal Amerika Serikat. Negara-negara yang tergantung pada ekspor ke pasar besar seperti Amerika Serikat dipaksa untuk menyusun strategi baru agar tetap relevan dan kompetitif. Vietnam menjadi salah satu contoh menarik dalam hal bagaimana negara berkembang dapat memanfaatkan tekanan eksternal sebagai momentum reformasi struktural. Strategi Vietnam dalam meningkatkan kualitas investasi asing langsung, terutama dengan menyasar sektor-sektor teknologi tinggi dan berorientasi ekspor, menjadi landasan penting dalam memperkuat kinerja perdagangannya (Tran & Nguyen, 2019). Keberhasilan strategi ini layak dijadikan rujukan (best practices) bagi negara lain, termasuk Indonesia, dalam merancang respons terhadap tantangan perdagangan global di masa depan.

Indonesia, sebagai negara ekonomi terbesar di Asia Tenggara, menghadapi tantangan tersendiri dalam merespons kemungkinan kebijakan tarif resiprokal oleh Amerika Serikat pada tahun 2025. Oleh karena itu, penting bagi Indonesia untuk mengadopsi pendekatan strategis yang terintegrasi dalam tiga dimensi utama: diversifikasi pasar, peningkatan kualitas FDI, dan penguatan diplomasi perdagangan, sebagai langkah mitigatif dan adaptif terhadap skenario perdagangan global yang semakin kompleks.

Tarif Resiprokal Amerika Serikat

Tarif resiprokal merupakan kebijakan perdagangan yang diterapkan oleh suatu negara sebagai balasan terhadap tarif atau hambatan dagang yang diberlakukan oleh negara mitra (Bown & Irwin, 2019). Di bawah pemerintahan Donald Trump, Amerika Serikat secara agresif menerapkan pendekatan tarif resiprokal terhadap mitra dagangnya, termasuk Tiongkok, Uni Eropa, dan negara-negara berkembang seperti Indonesia. Kebijakan ini menjadi simbol dari strategi perdagangan proteksionis yang bertujuan menyeimbangkan defisit neraca perdagangan AS serta melindungi industri domestik dari persaingan asing. Namun demikian, penerapan tarif resiprokal sering kali menimbulkan efek domino berupa retaliasi dari negara mitra dan gangguan terhadap rantai pasok global (Evenett, 2020).

Strategi Vietnam sebagai Best Practice (2019)

Pada tahun 2019, di tengah meningkatnya ketegangan perang dagang antara AS dan Tiongkok, Vietnam mengambil langkah strategis dengan mempercepat negosiasi dan implementasi berbagai perjanjian perdagangan bebas seperti CPTPP dan EVFTA, yang berhasil membuka akses pasar baru dan meningkatkan daya saing ekspornya (Nguyen, 2020). Strategi diversifikasi pasar ekspor Vietnam juga didukung oleh peningkatan kualitas FDI, terutama di sektor manufaktur dan teknologi tinggi (Tran & Nguyen, 2019). Upaya Vietnam dalam mereformasi iklim investasi, menyederhanakan regulasi, dan memperkuat kapasitas diplomasi ekonomi menjadikannya sebagai model best practice dalam mengantisipasi kebijakan proteksionis global.

Ancaman Tarif Resiprokal terhadap Indonesia

Indonesia memiliki hubungan dagang yang signifikan dengan Amerika Serikat, namun struktur ekspor Indonesia masih didominasi oleh produk berbasis komoditas dan sektor padat karya. Hal ini membuat Indonesia rentan terhadap kebijakan tarif resiprokal, terutama jika diterapkan pada sektor-sektor strategis yang dapat menurunkan daya saing ekspor nasional dan mengganggu stabilitas industri domestik. Ancaman tarif resiprokal juga diperkuat oleh rendahnya diversifikasi pasar ekspor Indonesia dan ketergantungan terhadap pasar-pasar utama seperti AS dan Tiongkok (Sutikno & Fadli, 2021).

METODE PENELITIAN
Metodologi dalam kajian ini menggunakan metode Pendekatan komparatif. Pendekatan komparatif digunakan untuk membandingkan kebijakan di suatu negara. Penelitian ini bersifat kualitatif-deskriptif dengan membandingkan strategi vietnam pada tahun 2019 sebagai best practices dan skenario Indonesia merespons tarif resiprokal AS 2025 dalam 3 dimensi utama : Diversifikasi pasar, kualitas FDI, dan diplomasi perdagangan. Teknik pengumpulan data menggunakan instrumen dokumentasi, yaitu mencari data mengenai variabel dengan sumber data berupa buku, jurnal, situs internet, dan sebagainya yang terkait dengan topik terpilih. Teknik analisis data yang digunakan adalah metode analisis isi (Content Analysis) dengan penekanan pada proses memilih, membandingkan, menggabungkan, dan memilah berbagai pengertian hingga ditemukan informasi yang relevan.

Langkah-Langkah Penelitian
Langkah-langkah dalam penelitian studi komparatif dapat dijelaskan sebagai berikut a) Mendefinisikan masalah, b) Melakukan penelaahan kepustakaan, c) Merancang cara pendekatan, d) Memvalidasi teknik dan menginterpretasi data, e) Mengumpulkan dan menganalisis data, serta f) Menemukan hasil.

PEMBAHASAN
Strategi Vietnam dan Skenario Respon Indonesia terhadap Tarif Resiprokal AS 2025
Strategi Vietnam dalam mengantisipasi kebijakan proteksionis global dapat dibagi ke dalam tiga langkah, yaitu diversifikasi pasar, penarikan dan pengelolaan FDI berkualitas, serta strategi diplomasi bambu. Diversifikasi pasar dilakukan Vietnam melalui ratifikasi Perjanjian Kemitraan Trans-Pasifik Komprehensif dan Progresif (CPTPP) pada Januari 2019 dan Perjanjian Perdagangan Bebas Uni Eropa-Vietnam (EVFTA) pada Agustus 2020, langkah strategis yang membuka akses pasar ke 11 negara anggota CPTPP seperti Kanada, Jepang, dan Australia, serta ke pasar Uni Eropa yang luas, sehingga secara signifikan mengurangi ketergantungan Vietnam pada pasar Amerika Serikat dan Tiongkok. Penarikan dan pengelolaan FDI berkualitas diwujudkan dengan kebijakan Pemerintah Vietnam untuk melakukan seleksi investasi yang ketat dengan skema prioritas investasi, di mana hanya investasi asing langsung (FDI) yang benar-benar membawa transfer teknologi mutakhir dan mampu menciptakan nilai tambah signifikan yang diberikan fasilitas lengkap dan insentif khusus. Terakhir, Vietnam melakukan strategi diplomasi bambu yang secara simbolis, bambu melambangkan ketahanan dan kemampuan beradaptasi, sifat-sifat yang telah menjadi landasan strategi hubungan internasional Vietnam. Vietnam menerapkan diplomasi bambu yang fleksibel dengan menjaga hubungan baik secara seimbang antara Amerika Serikat dan China, memanfaatkan peluang kerja sama bilateral dengan AS secara agresif tanpa mengorbankan hubungan strategis dengan China, serta menghindari ketegangan geopolitik yang dapat merugikan kepentingan nasionalnya. Matrix Komparasi Strategi Vietnam dan Skenario Respon Indonesia terhadap Tarif Resiprokal AS 2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Aspek Strategi	Vietnam	Indonesia
Diversifikasi Pasar	Memanfaatkan CPTPP dan EVFTA untuk mengurangi ketergantungan pada AS dan China, membuka akses ke pasar global yang luas dan berstandar tinggi	Indonesia perlu melakukan percepatan ratifikasi yang memberikan manfaat besar dalam menghadapi tarif resiprokal serta eksplorasi hubungan bilateral baru untuk memperluas pasar
Penarikan dan Pengelolaan FDI	kebijakan selektivitas investasi yang ketat dengan skema prioritas investasi, di mana hanya investasi asing langsung (FDI) yang benar-benar membawa transfer teknologi mutakhir dan mampu menciptakan nilai tambah signifikan yang diberikan fasilitas lengkap dan insentif khusus.	Hilirisasi industri sebagai upaya mendukung pengelolaan sumber daya berkelanjutan dan menciptakan ekonomi yang inklusif
Strategi Diplomasi	Diplomasi bambu yang fleksibel menjaga hubungan baik dan memanfaatkan peluang bilateral secara agresif serta menghindari ketegangan geopolitik yang merugikan	Mengevaluasi penerapan prinsip resiprokal dengan memperhatikan tarif dan hambatan non tarif atas produk dari Amerika

Strategi Indonesia dalam Menghadapi Tarif Resiprokal AS

1. Diversifikasi Pasar Berdasarkan keberhasilan Vietnam yang mampu mengatasi permasalahan ekonomi melalui kerja sama internasional sehingga mampu meminimalisir biaya ekspor dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, Indonesia juga perlu mempercepat kesepakatan bilateral dan multilateral untuk memastikan akses pasar terbaik bagi produk ekspornya. Pemerintah Indonesia saat ini tengah aktif menjajaki pasar alternatif di luar Amerika Serikat, seperti negara-negara di Uni Eropa, Meksiko, Inggris, serta negara-negara ASEAN lainnya, guna mengurangi ketergantungan pada pasar AS. Selain itu, Indonesia dapat mengeksplorasi pasar potensial di kawasan Afrika, Amerika Latin, Timur Tengah, dan Asia Selatan, yang memiliki kebutuhan besar terhadap komoditas seperti hasil pertanian, hasil laut, dan bahan baku industri dari Indonesia. Pemerintah juga didorong untuk mempercepat perjanjian perdagangan bebas dengan Uni Eropa, Timur Tengah, dan Afrika serta mengoptimalkan pemanfaatan perjanjian Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) untuk memperluas akses pasar ke kawasan Asia-Pasifik.

2. Hilirisasi Industri Hilirisasi industri diarahkan secara strategis untuk memenuhi permintaan pasar global sekaligus mendukung pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan mendorong inovasi teknologi yang berkelanjutan. Dengan memperkuat hilirisasi, Indonesia berpotensi memperkokoh posisinya sebagai penyedia bahan baku teknologi ramah lingkungan, sekaligus menciptakan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Hilirisasi diharapkan mampu menciptakan produk-produk bernilai tambah tinggi yang dapat bersaing di pasar global, sekaligus mendorong transfer pengetahuan dan teknologi yang memperkuat daya saing industri nasional. Selain itu, hilirisasi berperan penting dalam meningkatkan produktivitas dan menyerap tenaga kerja lokal yang terampil melalui program pelatihan dan pendidikan vokasi, serta melibatkan masyarakat lokal dan pelaku UMKM sebagai mitra strategis dalam rantai nilai industri. Pendekatan ini tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga sosial dengan mengurangi kemiskinan dan ketimpangan di berbagai daerah.

3. Evaluasi penerapan tarif resiprokal Upaya diplomasi yang intensif dan terstruktur sangat diperlukan untuk menjaga hubungan baik dan memperkuat kerja sama strategis antara Indonesia dan Amerika Serikat, terutama dalam konteks penerapan prinsip tarif resiprokal yang saat ini tengah dinegosiasikan. Diplomasi ini difokuskan pada pembahasan yang mendalam mengenai penerapan tarif dan hambatan non-tarif atas produk impor dari Amerika Serikat ke Indonesia, dengan tujuan menciptakan keseimbangan dan keadilan dalam hubungan dagang kedua negara. Dalam proses negosiasi, Indonesia juga menawarkan sejumlah langkah strategis seperti peningkatan impor produk energi dan agrikultur dari AS, percepatan perizinan investasi perusahaan AS di Indonesia, serta penguatan kerja sama di sektor mineral kritis dan pengembangan sumber daya manusia, yang semuanya dirancang untuk menciptakan hubungan dagang yang saling menguntungkan dan berimbang.

KESIMPULAN
Berdasarkan analisis komparatif terhadap strategi Vietnam 2019 dan skenario Indonesia 2025, dapat disimpulkan bahwa kebijakan tarif resiprokal AS berpotensi mengganggu stabilitas ekspor Indonesia akibat ketergantungan pada komoditas primer dan pasar tradisional. Tahun 2019 Vietnam berhasil memitigasi risiko saat terjadinya perang dagang melalui diversifikasi pasar via CPTPP dan EVFTA, menarik FDI berkualitas tinggi, serta diplomasi fleksibel yang menjaga hubungan dengan AS dan Tiongkok. Oleh karena itu, Indonesia dapat menerapkan strategi serupa melalui beberapa penyesuaian ekonomi dan situasi geopolitik nasional. Strategi yang dilakukan meliputi, percepatan diversifikasi pasar ke kawasan Uni Eropa, Afrika, dan Amerika Latin, mengoptimalkan hilirisasi industri untuk meningkatkan nilai tambah produk, serta menerapkan diplomasi perdagangan yang aktif untuk menyeimbangkan hubungan dengan AS. Harapannya, melalui pengembangan strategi tersebut dapat membantu Indonesia keluar dari polemik ekonomi yang disebabkan oleh pengenaan tarif di masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA
Andini, S., Nurdin, I., & Harikhesa, I. W. A. (2025). Dampak trade war Republik Rakyat Tiongkok dan Amerika Serikat terhadap ekonomi Vietnam. GIJ, 2(1). https://doi.org/10.36859/gij.v2i1.2635
Esser, F., & Vliegenthart, R. (2017). Comparative research methods. In J. Matthes, C. S. Davis, & R. F. Potter (Eds.), The international encyclopedia of communication research methods (pp. 1–22). Wiley. https://doi.org/10.1002/9781118901731.iecrm0035
Evenett, S. J. (2020). Protectionism, state discrimination, and international business since the onset of the Global Financial Crisis. Journal of International Business Policy, 3(1), 9–36. https://doi.org/10.1057/s42214-019-00021-0
Nguyen, T. M. (2020). Vietnam’s trade policy in the context of US–China trade war: Strategy and implications. Journal of Asian Economics, 69, 101219. https://doi.org/10.1016/j.asieco.2020.101219
Pham, N. A., & Pham, L. T. H. (2021). Market diversification strategies and export performance: Evidence from Vietnam. Journal of Asian Business and Economic Studies, 28(2), 151–165. https://doi.org/10.1108/JABES-06-2020-0071
Sutikno, H., & Fadli, R. P. (2021). Foreign Direct Investment and Structural Transformation in Indonesia: Challenges and Policy Directions. International Journal of Economics and Business Research, 21(3), 311–327. Tambunan, T. T. H. (2020). Indonesia’s exports and global value chains participation: The role of SMEs. Journal of Southeast Asian Economies, 37(1), 23–41. https://doi.org/10.1355/ae37-1c
Tran, Q. T., & Nguyen, H. V. (2019). FDI and economic growth in Vietnam: A provincial analysis. Journal of Asian Finance, Economics and Business, 6(3), 57–66. https://doi.org/10.13106/jafeb.2019.vol6.no3.57
Widjaja, J. N. (2022). The impact of the trade war between the United States and China on ASEAN and Huawei Technologies as reviewed by trade, investment, and competition law. Global Legal Review, 2(1), 1–17. https://doi.org/10.19166/glr.v2i1.3818